Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada saat memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I angkatan XVIII dengan tema “Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional”, Jumat (28/11) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

Selanjutnya menhan mengatakan, kerusuhan diakibatkan tiga hal, yakni kerusuhan sosial akibat kecemburuan sosial, perbedaan kesejahteraan dan SARA. Kerusuhan sosial dapat mempengaruhi bidang-bidang lain seperti  destabilisasi sistem politik yang akan memperparah stabilitas keamanan dan politik terutama menjelang pemilu 2009, meningkatkatnya aksi terorisme dan kemungkinan penguatan separatisme apabila ada daerah yang tidak puas akan kebijakan pemerintah pusat dalam pengananan krisis.    

Kemudian Menhan menambahkan, Negara yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Begitu juga sebaliknya negara yang ekonominya lemah akan memiliki kekuatan pertahanan yang lemah. Dalam kondisi tertentu pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara penyediaan dana untuk kepentingan pertahanan negara atau penyediaan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.    

Peningkatan kesejahteraan rakyat dianggap penting karena negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya menuju negara yang sejahtera. Dilain pihak negara juga mempunyai kewajiban melindungi negara dari ancaman negara lain yang bertujuan untuk menguasai sumber daya alam indonesia.

Dengan penerimaan pemerintah yang menyusut, maka kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana untuk memelihara keamanan dan meremajakan peralatan militer juga otomatis berkurang. Akibatnya ancaman eksternal akan bertambah, mengingat kemampuan TNI untuk menjaga territorial wilayah Indonesia jadi berkurang.   

Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan berbatasan dengan 10 negara. Untuk menjaga keamanannya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Akan tetapi, mengingat kemampuan negara yang sangat terbatas serta penetapan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga penerimaan anggaran pertahanan Dephan masih minim. Walaupun demikian, penyelenggaraan pertahanan negara harus terus dilaksanakan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Dalam keterbatasan anggaran ini, solusi yang diberikan Dephan agar penyelenggaraan pertahanan tetap terselenggara, yaitu dengan minimum assential force.  Dimana tugas utama yang diemban TNI akan tetap dilaksanakan dengan melakukan efisiensi pemanfaatan alutsista yang ada termasuk efisiensi bahan bakar, tetap membeli alutsista yang modern tetapi dalam jumlah terbatas agar prajurit  TNI dapat terus mengikuti perkembangan teknologi militer dan melakukan rekonsisi alutsista yang berumur tua untuk menjaga tetap dapat berfungsi dengan baik.

Dalam ceramah ini di hadiri 22 orang peserta yang rata-rata menjabat eselon I atau eselon II yang sedang dipromosikan untuk menjabat sebagai eselon I. Peserta berasal dari kementrian, departemen dan badan-badan milik pemerintah baik dari pusat maupun daerah. (IK/HDY)